Bom Waktu Lonjakan Kasus Corona Akibat PSBB Transisi Jakarta

Jumat, 12/06/2020 13:24

Bagikan :

Ilustrasi tenaga medis khusus penanganan virus corona (kutipan CNN)

Jakarta, Indonesia Good News -- Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi mulai 5 Juni lalu. Aktivitas di sejumlah sektor dibuka kembali secara bertahap meski ada pembatasan.

PSBB masa transisi diterapkan meski laju penularan virus corona (Covid-19) belum sepenuhnya berhenti di ibu kota. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai pembukaan kembali sektor perekonomian dan area publik berpotensi membuat penularan virus corona kembali melonjak.

Pandu melihat ada potensi kemunculan klaster-klaster baru. Dengan kata lain, dia menilai saat ini belum waktunya sektor perekonomian dan area publik kembali dibuka.

"Pasti akan ada potensial peningkatan kasus, dan iya pasti pasti ada memunculkan klaster-klaster baru saat sektor-sektor ekonomi dan sosial dibuka," kata Rudy saat dihubungi rudiismet88.com, Jumat (12/06/2020)

Saat PSBB transisi diterapkan, Pemprov DKI Jakarta membuka kembali tempat ibadah, tempat kerja dan tempat usaha, meliputi perkantoran, rumah makan, perindustrian, pergudangan, pertokoan,retail, show room (mandiri), serta layanan pendukung, seperti fotokopi hingga bengkel.

Sementara, mal atau pusat perbelanjaan dan pasar nonpangan kembali dibuka mulai 15 Juni. Sementara itu, taman rekreasi indoor dan outdoor, serta kebun binatang dibuka mulai 20 Juni.

Pembukaan kembali aktivitas di transportasi umum, pasar, perkantoran hingga Mal merupakan tempat yang potensial ramai dikunjungi masyarakat, kata Pandu, sangat berpotensi memunculkan klaster baru. Alasannya, karena tempat-tempat tersebut merupakan titik keramaian masyarakat.

Padahal Pemprov DKI Jakarta tentu paham bahwa virus corona mudah menyebar luas di kerumunan orang.

"Tapi ya harus ada pencegahan. Orang-orang yang di tempat itu harus berdisiplin ikuti protokol kesehatan untuk melakukan pencegahan," kata Pandu.

Belakangan ini, PD Pasar Jaya menyebut pasar tradisional menjadi klaster baru penularan virus corona di DKI Jakarta. Dirut Pasar Jaya, Arief Nasruddin mencatat sudah ada 19 pasar ditutup selama tiga hari setelah diketahui 51 pedagangnya positif corona.

Lebih lanjut, Pandu menilai kondisi Jakarta saat ini belum tepat untuk menerapkan pelonggaran bagi kegiatan ekonomi dan sosial. Sebab, angka penyebaran virus corona di DKI Jakarta masih relatif tinggi.

Sejak 9 Juni lalu, penambahan kasus pasien positif harian juga meningkat tajam di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 239 kasus baru di Ibu Kota pada 9 Juni lalu. Angka itu memecahkan rekor pada PSBB masa transisi.

Terlebih lagi, lanjut Pandu, banyak masyarakat DKI justru salah memaknai pembukaan kembali kegiatan ekonomi dan sosial saat PSBB transisi yang dimaknai Pemprov DKI. Saat ini, kata dia, masyarakat justru banyak yang berbondong-bondong keluar rumah tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

"Karena kita juga enggak mungkin menekan penduduk tinggal di rumah berbulan-bulan dan kini sebagian sudah mulai melanggar," kata Pandu.

Pusat perbelanjaan yang dibuka kembali berpotensi menimbulkan klaster baru penularan virus corona di DKI Jakarta ( kutipan CNN/rudyismet )

Penyebaran Masif, Klaster Makin Tak Jelas

Terpisah, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra memprediksi penularan virus corona di Jakarta saat PSBB transisi akan makin masif. Hal itu bakal berdampak pada klaster penularan corona yang makin tak jelas di Jakarta. 

"Nah sekarang bagi saya kluster makin enggak jelas, karena penyebarannya sangat masif sekali," kata Hermawan.

Hermawan menilai klasterisasi dibuat oleh tim kesehatan tatkala penyebaran virus belum masif terjadi. Nantinya, pihak tim kesehatan bisa melakukan penelusuran kontak terhadap orang yang berinteraksi dengan 'si penular' awal. 

Hermawan memandang klaster penyebaran corona di Jakarta akan menjadi samar karena penularan lewat transmisi lokal atau infeksi yang bersumber di dalam suatu wilayah terjadi sangat masif.

"Sekarang ini yang terjadi local transmision di mana-mana. Jadi sudah samar-samar nih. Siapa yang menulari, siapa yang ditulari, di mana menularnya. Nah di sinilah yang kehati-hatian kita," kata dia.

Hermawan memandang pelonggaran aktivitas perekonomian dan sosial dalam fase PSBB transisi dirasa belum tepat untuk dilaksanakan saat ini. Menurutnya, Jakarta belum memiliki tiga syarat penting untuk melakukan kebijakan pelonggaran kegiatan masyarakat di tengah wabah.

Pertama, kata dia, pelonggaran bisa dilakukan apabila tak ada lagi peningkatan kasus positif virus di suatu wilayah. Kedua, peningkatan infrastruktur kesehatan dan kebijakan sudah memadai. 

Ketiga, pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi virus sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah.

"Lah tapi ini kan belum lewat, kasus aja masih meningkat. Infrastruktur dan kebijakan aja masih belum konsisten belakangan ini," kata Hermawan.

"Ditambah lagi, masyarakat banyak yang mengartikan pelonggaran itu sama saja seperti merdeka. Masker dibuka, keramaian kembali padat, jaga jarak enggak ada lagi. Jadi seperti manusia merdeka, padahal kan belum," tambah dia.

Hermawan menyarankan agar pemerintah menerapkan kembali kebijakan PSBB secara tegas. Sebab, Hermawan pesimis masyarakat akan patuh menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat beraktivitas kembali di tengah wabah. 

Ia memandang banyak warga yang masih sembrono untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga berpotensi merugikan orang lain yang patuh terhadap anjuran tersebut.

"Nah pemerintah harus menyiapkan anjuran dan kebijakan. Apa itu? satu-satunya jalan menghadapi Covid-19 ya cuma PSBB lho. Bahkan, PSBB itu bentuk intervensi longgar. Lah ini kalau mau dilonggarkan lagi, jadi seperti apa?" kata Hermawan. (frz/rsi/wawan)