DPRD Jabar mengusulkan Kabupaten Bogor menjadi salah satu yang akan menjadi calon otonom daerah

-
(Humas DPRD Jabar/Alan K)

(Selasa,08/10/2019). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat akan mengusulkan 6 calon daerah otonom baru (CDOB) di Jawa Barat. Hal itu disampaikan anggota DPRD Jawa Barat Abdul Hadi saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 8 Oktober 2019.
Abdul Hadi menjelaskan, dengan adanya DOB ini bertujuan agar pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, dengan hadirnya DOB ini diharapkan pemerintah baru ini mampu lebih fokus mengelola warganya dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Tahun ini, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan RPJMD Jawa Barat yang direvisi akan mengusulkan 6 calon DOB di Jawa Barat. Namun, saat ditanya lebih rinci daerah mana saja yang akan diusulkan menjadi calon DOB, Abdul Hadi belum menjelaskannya.
“Pada saat audiensi dengan Forkoda PP DOB itu, hampir semua anggota fraksi yang turut hadir memberikan tanggapan positif. Tahun ini kami akan mengusulkan enam calon DOB di Jawa Barat. Bisa daerah mana saja yang paling siap (calon DOB) akan kami usulkan. Intinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung adanya pemekaran wilayah untuk lebih mendekatkan aksesibilitas layanan publik,” ujar dia.
Dikatakan Abdul Hadi, pada saat audiensi 16 presidium calon DOB itu di antaranya berasal dari presidium CDOB Kabupaten Bogor Barat (Kabupaten Bogor), Bogor Timur (Kab. Bogor), Bogor Selatan (Kab. Bogor), Sukabumi Utara (Kab. Sukabumi), Pajampangan (Kab. Sukabumi), Cianjur Selatan (Kab. Cianjur), Bandung Timur (Kab. Bandung), Bekasi Utara (Kab. Bekasi), Indramayu Barat (Kab. Indramayu), Cirebon Timur (Kab. Cirebon), Garut Selatan (Kab. Garut), Limbangan Garut Utara (Kab. Garut), dan Kabupaten Tasikmalaya Selatan (Kab. Tasikmalaya). Sedangkan untuk calon DOB wilayah kota yakni Kota Cipanas (Kab. Cianjur), Kota Cikampek (Kab. Karawang), dan Kota Lembang (Kab. Bandung Barat).
Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 48 juta lebih, idealnya membutuhkan 15 calon daerah otonom baru (DOB). Saat ini, anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk masyarakat Jawa Barat hanya mampu dinikmati sekitar Rp 600 ribu/orang. Sedangkan di provinsi tetangga Jawa Barat, setiap warganya sudah bisa menikmati Rp 1 juta/orang dari anggaran yang dikucurkan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kotanya.
Menanggapi dinamika tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat atas usulan masyarakat calon DOB di Jawa Barat, sangat mendukung adanya pemekaran wilayah di Jawa Barat. Bahkan, DPRD Jawa Barat akan mengusulkan agar moratorium DOB segera dicabut pemerintah.(Rudi/Baonk)

Komentar

Posting Komentar

Terima Kasih Sudah Memberikan Tanggapan, Saran Maupun Kritikan Membangun Untuk Kami

Admin Akan Segera Membalas

Postingan populer dari blog ini

HUT FKPPI yang Ke-41 Tahun

-
Gambar
Minggu 08/09/2019. Membersihkan serta mengecek saluran pembuang air yang ada di polsek citeureup. Keluarga Besar FKPPI Citeureup-babakan Madang di bawah pimpinan Bpk.Hambali,SH selalu menginstruksikan kepada tiap anggotanya untuk selalu bisa menjadi organisasi yang baik dan berbudi luhur. Seakan menjadi dua serangkai yang sulit di pisahkan dan telah menjadi barometer untuk organisasi lainnya, di bantu oleh Sekretaris FKPPI Citeureup-Babakan Madang Rudi S Ismet atau lebih di kenal dengan panggilan Kang Ba'onk ini selalu mengadakan kegiatan- kegiatan bermoral, berkeadaban, berbudi serta memberikan contoh peranan berorganisasi yang baik. Dalam memasuki satu tahun perjalanan Jabatan Ketua FKPPI untuk 2 kecamatan ini. FKPPI Citeureup-Babakan Madang ini mungkin sudah banyak memberikan gaung dan eksistensinya di dalam menjaga stabilitas keamanan, persatuan serta kesatuan baik dalam berorganisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. FKPPI Citeureup-Babakan Madang kali ini mengadaka
Baca selengkapnya

Pemerintah Pusat Awasi Empat Provinsi Kasus Penularan Covid Tertinggi

-
Gambar
#gugustugas #pemerintahan #iac-19 #kbpppolri (RudyBaonk) - Sekarang ini bukan hanya orang yang dalam pengawasan (ODP), tetapi ada juga Provinsi Dalam Pengawasan (PDP). Ada empat provinsi yang harus diawasi karena kasus penularan COVID-19 tertinggi. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. “Saya bersama Menteri Kesehatan dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditugasi Presiden Joko Widodo, untuk melakukan pengawasan pada empat provinsi yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Pengawasan perlu dilakukan karena kasus penularan di keempat provinsi itu tergolong tinggi,” ujar Muhadjir kemarin lalu. Muhadjir memberikan apresiasi atas langkah yang ditempuh Provinsi Sulsel yang melibatkan ahli dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Pelibatan banyak pihak membuat pemerintah provinsi bisa menekan angka penularan. “Saya hanya ingin meminta agar di samping melibatkan ahli epidemiologi, jug
Baca selengkapnya

Oknum RT Penanggung Jawab Atas ahli Fungsikan Trotoar di Depan Resto A&W dan Kemacetan di Griya Toserba Citeureup

-
Gambar
11 Juni 2020 post at 09:03 by Redaksi Metropolit Chj CITEUREUP   – Banyaknya mobil box yang berhenti di jalur utama Mayor Oking tepatnya di Toserba Griya Citeureup hingga mengakibatkan kemacetan, terus menuai kecaman berbagai pihak salah satunya dari Instansi2 Kecamatan Citeureup. Sebuah suplayer yang menurunkan barang kiriman ke Griya. (Wawan) Griya Toserba Citeureup dituding penyebab kemacetan di Jalan Mayor Oking karena banyaknya mobil box yang berhenti untuk antri menurunkan barang. Selain itu masyarakat juga berharap agar aparat segera menertibkan Jalur Mayor Oking yang digunakan PKL untuk berjualan, dimana akibat ulah para PKL Jalan Mayor Oking semerawut dan kumuh.  Sebelumnya pernah kami beritakan dan informasi kan keadaan di jalan pahlawan dan mayooking yang menjadi biang kemacetan yang di "backup" oleh beberapa oknum-oknum di tiap wilayahnya. Dalam keadaan (Pandemi Global Covid-19) kabupaten Bogor memberikan kebijakan dan himbauan kepada masyarakat yaitu PSBB. Namun,
Baca selengkapnya